KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Kamis, 04 Maret 2010

Membangun Modal Sosial dengan PAKET


Proses perjalanan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Enrekang memasuki tahun ke-enam. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, program ini telah mengalami pasang surut seiring begitu banyaknya program pemerintah dengan label pemberdayaan masyarakat. Ini adalah realita yang terjadi di tengah masyarakat, di mana telah terjadi degradasi dan perubahan paradigma terhadap program yang lahir dari rahim pemerintah.

P2KP yang hadir dengan konsep pemberdayaan murni, berhasil membangun kembali nilai-nilai universal yang ada di tengah masyarakat, mengubah paradigma masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri, menjadikan P2KP sebagai salah program pemberdayaan yang paling berhasil.

Salah satu bukti nyata keberhasilan program ini dalam membangun modal sosial ada di Desa Kaluppini, saat pelaksanaan kegiatan pengerasan (telford) jalan sepanjang 500 meter oleh Pakem Salu Dale, dampingan BKM Harapan, Desa Kaluppini, yang bersumber dana BLM PAKET.

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat terlihat saat pelaksanaan kegiatan. Hampir seluruh warga turun langsung dan bekerja, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka bergotong-royong mengangkat dan memasang batu sebelum dipadatkan dengan alat berat.

Alasan utama masyarakat mengusulkan kegiatan ini berawal dari keresahan warga sebagai pengguna jalan. Pasalnya, kondisi jalan masih berupa tanah dasar, sehingga saat musim hujan, jalan menjadi kubangan lumpur. Mobilitas warga menjadi terhambat, karena sangat sulit dilalui. Padahal jalan alternatif lain belum terbuka.

Melalui pertemuan tingkat dusun, usulan diajukan ke Rapat BKM Harapan, lalu ditetapkan skala prioritas yang akan menjadi usulan tingkat desa. Rapat tersebut menyepakati usulan pengerasan jalan, kemudian Pakem Salu Dale menyusun proposal kegiatan, yang selanjutnya diajukan ke Kelompok Kerja (Pokja) PAKET untuk diseleksi.

Melalui seleksi yang ketat, proposal Pakem Salu Dale dianggap layak untuk dilaksanakan. Pakem pun melakukan rapat persiapan guna membangun komitmen dengan warga agar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Komitmen warga untuk berswadaya, baik tenaga, waktu, maupun lahan merupakan wujud nyata tingginya kepedulian warga terhadap kegiatan ini.

Melalui monitoring terpadu yang dilaksanakan oleh Pokja PAKET, Dinas PU sebagai mitra, pemerintah setempat, BKM dan Tim Faskel bersama masyarakat sepakat bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan best practice pelaksanaan PAKET Kabupaten Enrekang.

Sebagai salah satu desa dengan jarak tempuh mencapai 20 kilometer dari ibu kota kabupaten, Desa Kaluppini termasuk wilayah yang sangat membutuhkan peningkatan sarana infrastruktur, terutama jalanan. Mengingat beberapa ruas jalan yang ada di desa ini masih banyak yang berupa jalan tanah dan hanya sebagian kecil yang sudah dikeraskan atau dibeton.

Akhirnya, manfaat yang bisa dinikmati oleh 140 KK—termasuk di antaranya 87 KK miskin—setelah jalan ini selesai, antara lain, peningkatan kualitas jalan menjadikan mobilitas warga semakin lancar, kondisi lingkungan pun menjadi sehat dan tertata dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pengembangan wilayah.

Selain itu, menumbuhkan kebersamaan dan kepedulian di antara warga masyarakat, serta tumbuh kesadaran warga untuk memelihara hasil kegiatan yang mereka bangun dan berkurangnya daerah kumuh, yang merupakan sumber penyakit.

Manfaat lain adalah memudahkan dan melancarkan warga dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Pendapatan warga pun meningkat, yang otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkat membaiknya akses mereka ke pusat perekonomian.

Melihat hasil nyata yang telah dilakukan warga masyarakat melalui P2KP membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat, terutama masyarakat marginal, memiliki potensi untuk dikembangkan. Hanya saja, kesempatan dan kepercayaan selama ini jarang mereka dapatkan.

Kegiatan seperti ini bukan hanya di Kabupaten Enrekang, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia yang masuk lokasi P2KP dan melaksanakan PAKET, pasti ada best practice-nya. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah masih ada program pemberdayaan seperti ini jika P2KP selesai, ataukah P2KP dengan konsep yang pro poor akan berakhir sampai di sini saja? (Tim Faskel P2KP Advanced Kabupaten Enrekang; Firstavina)Enrekang, 25 Februari 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar